Menkominfo: Denda Rp500 Juta bagi Platform yang Fasilitasi Judi Online

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengeluarkan peringatan tegas kepada platform digital terkait konten judi online. Dalam konferensi pers virtual pada 24 Mei 2024, ia menegaskan bahwa platform seperti X, Telegram, Google, Meta (Facebook dan Instagram), serta TikTok yang tidak kooperatif dalam memberantas konten judi online akan di kenakan denda hingga Rp500 juta per konten.

Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan

Langkah ini di ambil sebagai respons terhadap tingginya peredaran konten judi online di platform digital. Menurut data Kementerian Kominfo, sejak 17 Juli 2023 hingga 22 Mei 2024, telah di lakukan takedown terhadap 1.918.520 konten judi-online. Selain itu, terdapat 5.364 rekening bank dan 555 e-wallet yang di blokir karena terkait dengan aktivitas judi-online. Kominfo juga menemukan sisipan konten judi-online pada situs pendidikan sebanyak 18.877 halaman dan pada situs pemerintahan sebanyak 22.714 halaman.

Budi Arie menekankan bahwa pemerintah tidak akan segan-segan mencabut izin penyelenggara internet service provider (ISP) yang di gunakan untuk memfasilitasi permainan judi online. Ia juga menyebutkan bahwa nama-nama ISP yang tidak kooperatif akan di umumkan ke publik.

Dasar Hukum Kebijakan

Pengenaan denda ini didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kominfo;
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Privat;
Keputusan Menteri Kominfo Nomor 172 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan PNBP yang berasal dari Pengenaan Sanksi Denda Administratif atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban PSE Lingkup Privat UGC untuk Melakukan Pemutusan Akses.

Respons Platform Digital

Beberapa platform digital judi dadu besar kecil telah memberikan respons terhadap kebijakan ini. Juru bicara Meta menyatakan bahwa perusahaan memahami perhatian pemerintah terhadap masalah konten judi online dan akan terus berkolaborasi dengan Kominfo dalam menerapkan kebijakan dan mengambil tindakan terkait konten judi-online ilegal. Sementara itu, TikTok menegaskan bahwa perusahaan memprioritaskan keamanan pengguna dengan mengatur konten judi-online dan aktivitas terkait, guna memastikan lingkungan yang aman dan positif bagi semua pengguna.

Tantangan dan Harapan

Meskipun langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas judi online, tantangan tetap ada. Peredaran konten judi-online yang terus berkembang, terutama melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Memerlukan upaya bersama dari pemerintah, platform digital, dan masyarakat. Pemerintah berharap dengan adanya kebijakan ini, platform digital akan lebih proaktif dalam memonitor dan menghapus konten yang melanggar. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya judi online.

Dengan adanya ancaman denda yang signifikan, di harapkan platform digital akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola konten yang ada di platform mereka. Selain itu, kebijakan ini juga di harapkan dapat menekan angka peredaran judi online di Indonesia dan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan sehat bagi pengguna.